Saya Keyrine selaku FOUNDER DZS serta para ZARSTER menyatakan bahwa SQUAD @DIZAESTER resmi AKTIF KEMBALI.
Para zarster diperbolehkan kembali menggunakan atribut. Dan untuk saat ini yang boleh memasuki BASE hanya old member saja. Bagi yang ingin bergabung dengan DZS harap menunggu informasi selanjutnya.
Demikian surat ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar besar nya kepada seluruh FOI yang sudah membangun dzs dan seluruh member dzs yang sudah bergabung.
Saya Keyrine selaku FOUNDER DZS serta para ZARSTER menyatakan bahwa SQUAD @DIZAESTER resmi AKTIF KEMBALI.
Para zarster diperbolehkan kembali menggunakan atribut. Dan untuk saat ini yang boleh memasuki BASE hanya old member saja. Bagi yang ingin bergabung dengan DZS harap menunggu informasi selanjutnya.
Demikian surat ini kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sebesar besar nya kepada seluruh FOI yang sudah membangun dzs dan seluruh member dzs yang sudah bergabung.
On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didnโt want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried. "Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot โฆ bring new trophies every day," the government agency tweeted. "Like the bombing of the maternity ward in Mariupol," he said, "Even before it hits the news, you see the videos on the Telegram channels." The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram.
from pl
